Skip to main content

Apa itu Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Besertah Contohnya


Lex Specialis Derogat Legi Generalis 

Adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
 
Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:


1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);

3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Contoh Lex Specialis Derogat Legi Generalis 
 
Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas lex specialis derogat legi generalis:

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”
 
Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

“Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”


Simpulan

Undang-undang itu ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Sifat ini ditunjukkan berdasarkan isinya. Isi atau materi yang dmuat dalam undang-undang tentunya memiliki bobot yang berbeda. Ada aturan yang mengatur suatu fenomena atau suatu peristiwa hukum secara umum saja, dapat kita sebut sebagai suatu dasar yang akan dijadikan sebagai payung hukum. Payung hukum tersebut tentunya akan diturunkan lagi dengan membuat aturan yang lebih rinci lagi, peraturan yang lebih rinci ini semakin kebawah akan semakin khusus.

Adapula aturan yang sama sekali tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Aturan ini sedikit banyaknya memiliki hubungan atau hanya sekedar memiliki kesamaan dalam definisi dalam normanya. Kesamaan definisi menjadikan materi atau norma hukum tersebu bisa dijadikan referensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Dari kedua tersebut juga berbeda sifatnya, misalkan yang satu khusu dan yang satu umum, maka aturan tersebut jia terjadi pertentangan maka yang dimenangkan adalah hukum yang lebih khusus.

Mengapa memenangkan hukum yang lebih khusus? Sebab hukum khusus lebih memiliki norma yang spesifik sehingga norma tersebut dapat menjangkau dan memebrikan sanksi yang etimpat sehingga memenuhi rasa keadilan. Bukankah keadilan yang diperlukan dalam kehidupan bernegara, kekhususan suatu aturan juga akan memberikan efek pada penegakan hukum, biasanya hukum yang lebih khusu memberlakukan hukuman lebih berat dari hukuman undang-undang yang bersifat umum.

Dengan demikian pertentangan yang timbul akan dimenangkan hukum yang khusus sesuai dengan asas tersebut ini. Sebagai contoh antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan undang-undang perkawinan. Dalam hal ini yang dipakai adalah undang-undang perkawinan yang sifatnya lebih khusus daripada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian segala aturan yang berkaitan dengan perkawinan telah dibuat secara khusus oleh pemerintah dan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata tidak digunakan lagi sebagai acuan, jika terjadi sengketa maka yang dipakai adalah Undang-undang Perkawinan.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar